Detail Repositori
Abstrak
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan Hukum di Indonesia, tidak bisa lepas dengan pelaksanaan keagamaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan agama Hindu khususnya. Hukum hindu yang dilaksanakan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan keagamaan seirama dengan hukum di Indonesia. Hukum Hindu merupakan kearifan hukum lokal sebagai cermin dari hukum adat yang berakar di masyarakat. Hukum Hindu yang memberikan tuntunan dalam tingkah laku adalah tat twam asi, etika, tri kaya parisudha, tata krama pergaulan di dalam kehidupan masyarakat adalah catur paramita, dan ajaran karma phala yang berarti keyakinan terhadap pahala dari perbuatan yang merupakan landasan sikap batin dan budi. Akar dari hukum adat adalah adanya hukum Hindu yang tidak tertulis dalam bentuk Sime, Dresta, yang dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia yang menyangkut tata keagamaan. Hukum Hindu sebagai warisan kearifan lokan, yang dilandasi oleh nilai – nilai Agama Hindu, Adat dan Budaya khususnya falsafah Tri Hita Karana, kemudian mengkristal menjadi hukum adat. Adat sebagai organisasi kearifan lokal, mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap menjaga, membina kerukunan adat sesuai dengan awig-awig dan hukum adat setempat. Awig-awig dan hukum Hindu berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum Adat menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan aturan pembangunan keagamaan termasuk dalam kegiatan politik kemasyarakatan. Pembangunan yang ada di wilayah terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, bermasyarakat wilayah/lingkungannya harus sesuai dengan aturan hukum adat dan sesuai dengan tatanan kehidupan tatanan falsafah Tri Hita Karana.
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum, yang berdasarkan Pancasila. Keberadaan Hukum di Indonesia, tidak bisa lepas dengan pelaksanaan keagamaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan agama Hindu khususnya. Hukum hindu yang dilaksanakan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan keagamaan seirama dengan hukum di Indonesia. Hukum Hindu merupakan kearifan hukum lokal sebagai cermin dari hukum adat yang berakar di masyarakat. Hukum Hindu yang memberikan tuntunan dalam tingkah laku adalah tat twam asi, etika, tri kaya parisudha, tata krama pergaulan di dalam kehidupan masyarakat adalah catur paramita, dan ajaran karma phala yang berarti keyakinan terhadap pahala dari perbuatan yang merupakan landasan sikap batin dan budi. Akar dari hukum adat adalah adanya hukum Hindu yang tidak tertulis dalam bentuk Sime, Dresta, yang dilandasi oleh filsafat Tri Hita Karana. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia yang menyangkut tata keagamaan. Hukum Hindu sebagai warisan kearifan lokan, yang dilandasi oleh nilai – nilai Agama Hindu, Adat dan Budaya khususnya falsafah Tri Hita Karana, kemudian mengkristal menjadi hukum adat. Adat sebagai organisasi kearifan lokal, mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap menjaga, membina kerukunan adat sesuai dengan awig-awig dan hukum adat setempat. Awig-awig dan hukum Hindu berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum Adat menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan aturan pembangunan keagamaan termasuk dalam kegiatan politik kemasyarakatan. Pembangunan yang ada di wilayah terutama yang berkaitan dengan kehidupan beragama, bermasyarakat wilayah/lingkungannya harus sesuai dengan aturan hukum adat dan sesuai dengan tatanan kehidupan tatanan falsafah Tri Hita Karana.
Keywords
Hukum Hindu, Tri Hita Karana
Hukum Hindu, Tri Hita Karana
Jenis Repostori
Jurnal
Jurnal
Nama Jurnal
ISSN
-
-
Tanggal Terbit
10 December 2019
10 December 2019
Volume
ISSUE
File Repository
Download File Repository
Download File Repository