Detail Repositori
Abstrak
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam sebuah instansi. Dalam instansi pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Agama sebagai contoh, (umumnya) fungsi pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Selain pengawasan, Itjen juga memiliki peran lain, yakni sebagai watch dog, konsultan dan katalis. Pengawasan dengan Pendekatan Agama (dalam buku ini selanjutnya disebut PPA) merupakan pengembangan dari peran konsultan di bidang pengawasan, dengan mengembangkan program capacity building. Program ini bertujuan menanamkan prinsip dan nilai-nilai agama sebagai kekuatan spiritual dan moral untuk membangun kinerja aparatur Kementerian Agama. Meski memiliki fungsi yang sangat strategis, harus disadari pula bahwa Itjen memiliki beberapa keterbatasan yang membuat daya jangkau pengawasan fungsional jauh dari target ideal. Akibatnya, sebagian besar unit kerja/satuan kerja (satker) tidak memperoleh kontrol, pengendalian dan pengawasan yang memadai. Pada saat bersamaan, fungsi pengawasan melekat (waskat) masih belum berjalan maksimal pada setiap unit kerja/satker. Fakta ini berbanding lurus dengan temuan setiap laporan hasil pengawasan. Pendek alasan, jika kondisi ini dibiarkan akan terbuka peluang bersar terjadinya banyak penyimpangan. Untuk mereduksi penyimpangan yang mungkin terjadi, Itjen Kementerian Agama melalui misinya, berketetapan bahwa PPA harus disosialisasikan dan dibenamkan secara terus menerus. Langkah ini perlu dilaksanakan mengingat adanya pergeseran perilaku yang berkembang di seputar tata kelola pemerintahan, yaitu berkembangnya opini masyarakat yang memberikan citra buruk terkait penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara serta tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi hampir di setiap instansi pemerintahan. Fenomena ini perlu diselesaikan dengan segera melalui berbagai pendekatan, sebab jika tidak, kerugian negara dalam penyelenggaraan pemerintahan akan semakin meluas dan memburuk. Salah satu pendekatan pengawasan yang sekurang-kurangnya masih dapat diandalkan adalah melalui PPA, saat di mana nilai agama menjadi panglima yang membentengi sekaligus pengawal sraddha (iman) manusia. PPA merupakan salah satu alternatif model pengawasan dini yang pendekatannya lebih menekankan pada pemberdayaan nilai-nilai agama. Di dalamnya terjalin hubungan antara manajemen pemerintahan dengan nilai-nilai ketuhanan yang disuarakan dari dalam hati nurani manusia. PPA dikembangkan untuk mendorong terbentuknya karakter dan jati diri aparatur negara melalui pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama, dengan maksud agar mereka mampu menjalankan fungsi kontrol diri (self-control) atau pengawasan diri dalam rangka membangun pemerintahan dengan budaya kerja yang baik dan bersih.
Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam sebuah instansi. Dalam instansi pemerintah, termasuk di dalamnya Kementerian Agama sebagai contoh, (umumnya) fungsi pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Selain pengawasan, Itjen juga memiliki peran lain, yakni sebagai watch dog, konsultan dan katalis. Pengawasan dengan Pendekatan Agama (dalam buku ini selanjutnya disebut PPA) merupakan pengembangan dari peran konsultan di bidang pengawasan, dengan mengembangkan program capacity building. Program ini bertujuan menanamkan prinsip dan nilai-nilai agama sebagai kekuatan spiritual dan moral untuk membangun kinerja aparatur Kementerian Agama. Meski memiliki fungsi yang sangat strategis, harus disadari pula bahwa Itjen memiliki beberapa keterbatasan yang membuat daya jangkau pengawasan fungsional jauh dari target ideal. Akibatnya, sebagian besar unit kerja/satuan kerja (satker) tidak memperoleh kontrol, pengendalian dan pengawasan yang memadai. Pada saat bersamaan, fungsi pengawasan melekat (waskat) masih belum berjalan maksimal pada setiap unit kerja/satker. Fakta ini berbanding lurus dengan temuan setiap laporan hasil pengawasan. Pendek alasan, jika kondisi ini dibiarkan akan terbuka peluang bersar terjadinya banyak penyimpangan. Untuk mereduksi penyimpangan yang mungkin terjadi, Itjen Kementerian Agama melalui misinya, berketetapan bahwa PPA harus disosialisasikan dan dibenamkan secara terus menerus. Langkah ini perlu dilaksanakan mengingat adanya pergeseran perilaku yang berkembang di seputar tata kelola pemerintahan, yaitu berkembangnya opini masyarakat yang memberikan citra buruk terkait penyelewengan, penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan negara serta tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi hampir di setiap instansi pemerintahan. Fenomena ini perlu diselesaikan dengan segera melalui berbagai pendekatan, sebab jika tidak, kerugian negara dalam penyelenggaraan pemerintahan akan semakin meluas dan memburuk. Salah satu pendekatan pengawasan yang sekurang-kurangnya masih dapat diandalkan adalah melalui PPA, saat di mana nilai agama menjadi panglima yang membentengi sekaligus pengawal sraddha (iman) manusia. PPA merupakan salah satu alternatif model pengawasan dini yang pendekatannya lebih menekankan pada pemberdayaan nilai-nilai agama. Di dalamnya terjalin hubungan antara manajemen pemerintahan dengan nilai-nilai ketuhanan yang disuarakan dari dalam hati nurani manusia. PPA dikembangkan untuk mendorong terbentuknya karakter dan jati diri aparatur negara melalui pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama, dengan maksud agar mereka mampu menjalankan fungsi kontrol diri (self-control) atau pengawasan diri dalam rangka membangun pemerintahan dengan budaya kerja yang baik dan bersih.
Keywords
Jenis Repostori
Buku
Buku
Nama Jurnal
ISSN
ISBN 978-602-1652-00-8
ISBN 978-602-1652-00-8
Tanggal Terbit
16 March 2017
16 March 2017
Volume
ISSUE
File Repository
Download File Repository
Download File Repository